Jumlah Petani dan Skala Usaha

Pasca sensus pertanian tahun 2013, pemerintah dihadapkan pada sebuah data yang menujukkan penurunan jumlah petani pengguna lahan yang menurun dibandingkan dengan hasil sensus pertanian 2003. Jumlah petani yang mencapai 31 juta juta pada tahun 2003 ternyata hanya tersisa 26 juta pada tahun 2013. Penurunan hingga sekitar 17% tersebut sungguh mengkhawatirkan karena ini berarti telah terjadi perpindahan mata pencaharian utama dari sektor pertanian ke sektor yang lain. Selain itu, ini menunjukkan bahwa sektor pertanian secara umum sudah dianggap tidak memberikan keuntungan bagi petani.

 

Prediksi

Jika ditelisik lebih lanjut, penurunan jumlah petani di Indonesia ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Perubahan fungsi lahan disinyalir menjadi salah satu penyebab penurunan petani sehingga mereka banyak bergeser ke mata pencaharian lain. Selain itu, petani merupakan pelaku usaha harus berhadapan dengan tingkat resiko kegagalan tinggi sehingga profesi ini tidak cukup menarik untuk anak muda. Dengan tuntutan kehidupan yang semakin sulit, generasi muda lebih memilih untuk mencari profesi yang dapat menghidupi dirinya dengan resiko yang minimal. Dalam usaha pertanian, selain resiko alam yang harus dihadapi karena berkaitan dengan makhluk hidup, para petani juga harus berhadapan dengan resiko harga komoditas yang fluktuatif.

Penurunan jumlah petani ini sebenarnya telah diprediksi oleh banyak ahli. Yang menarik adalah, bahwa penurunan jumlah petani ternyata sangat wajar di dalam tahapan kemajuan sebuah negara (Hansen, 2016). Negara-negara di Eropa juga memiliki pengalaman yang sama dalam hal penurunan jumlah petani. Pada periode tahun 1960-an hingga 2010-an, terjadi penurununan jumlah petani sebesar 20% – 30% di Denmark, Swedia, dan Amerika Serikat. Bahkan di Uni Eropa secara keseluruhan, pada periode 1990 – 2010 terjadi penurunan jumlah petani hingga 40%. Pada periode yang sama, negara berkembang seperti India, Mesir dan Filipina, misalnya, terjadi penambahan jumlah petani hingga mencapai 50% – 150%. Ini menjadi sinyal bahwa semakin kaya dan maju sebuah negara maka semakin sedikit jumlah petaninya.

Apakah kemudian ini berarti Indonesia berada pada jalur yang benar untuk menjadi negara maju? Ternyata tidak. Faktanya, di negara-negara maju, proses penurunan jumlah petani selalu diiringi dengan efisiensi budidaya melalui penggunaan teknologi dan peningkatan skala unit usaha budidaya. Secara sederhana dapat digambarkan bahwa penurunan jumlah petani diikuti dengan peningkatan rasio terhadap kepemilikan lahan atau jumlah unit ternak yang dipelihara. Di Eropa pada periode waktu tahun 1950 hingga 2000-an, kepemilikan lahan meningkat mencapai  lebih dari dua kali lipat dari 10 Ha hingga 22 Ha per petani. Ini menunjukkan bahwa penurunan 40% jumlah petani ternyata diikuti dengan peningkatan skala usahanya hingga lebih dari 100%. Sementara itu, negara-negara di Asia mengalami trend penurunan rasio kepemilikan lahan dari sekitar 5 Ha menjadi kurang lebih 1 Ha dari tahun 1950 hingga 2000. Di sektor peternakan, kenaikan rasio kepemilikan ternak juga sebanding dengan peningkatan rasio kepemilikan lahan. Kepemilikan sapi di Eropa meningkat hingga rata-rata 5 kali lipat dari periode 1960 hingga 2010. Bahkan, peningkatan rasio kepemilikan ternak menjadi indikator penting pertumbuhan ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan korelasi positif antara kenaikan rasio kepemilikan ternak dan kenaikan pendapatan per kapita (GDP) di Eropa dan Amerika Utara.

 

Evaluasi kebijakan

Lalu bagaimana dengan Indonesia? jika dilihat sejak tahun 1950 hingga periode sensus pertanian 2013, trend jumlah petani sebenarnya meningkat seiring dengan trend pertumbuhan penduduk. Ini sejalan dengan pengalaman banyak negara berkembang di dunia. Namun demikian, pada periode 2003 hingga 2013 Indonesia semestinya cukup berbangga karena terjadi trend penurunan jumlah petani seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Sayangnya penurunan jumlah petani tersebut tidak diikuti dengan peningkata skala usaha. Pada sektor pertanian, rata-rata kepemilikan lahan petani yang sebelum mencapai 0.9 Ha di tahun 1982 ternyata turun menjadi 0.3 Ha (di pulau Jawa) pada tahun 2013. Artinya rasio jumlah petani terhadap skala unit budidaya menurun. Ini artinya jumlah petani gurem bertambah.

Sementara itu rasio kepemilikan sapi potong juga mengalami penurunan yang cukup tajam. Pada tahun 1995, rasio kpemilikan sapi potong nasional mencapai 3,5 ekor per rumah tangga peternak namun pada tahun 2013 telah menjadi tidak lebih dari 2 ekor per rumah tangga peternak. Sebagai penyedia komoditas strategis nasional yaitu daging sapi, data penurunan rasio kepemiIikan ini menunjukkan bahwa pembangunan peternakan Indonesia tidak pernah serius menyentuh pada tingkatan efisiensi budidaya. Kebijakan pemerintah belum mampu menjadi daya dorong motivasi untuk meningkatkan rasio kepemilikan ternak yang mencerminkan skala usaha ekonomis.

Dengan demikian, nampaknya perlu kerendahan hati untuk menggeser sedikit sudut pandang terhadap data. Jika selama ini penurunan jumlah petani dianggap sebagai kelemahan sehingga diperlukan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan jumlah petani. Para pengambil kebijakan tampaknya perlu sedikit menganalisis untuk melihat bahwa kelemahan sektor budidaya kita bukan pada penurunan jumlah petani namun lebih pada kecilnya skala usaha. Komoditas daging sapi bisa menjadi bahan pelajaran bagi pengambil kebijakan. Skala usaha yang kecil dan budidaya yang tidak efisien menjadi faktor pemicu keterbatasan pasokan yang berakibat pada kenaikan harga daging. Tanpa adanya kesadaran akan pentingnya skala usaha optimal, gonjang-ganjing kenaikan harga dan keterbatasan pasokan akan selalu berulang setiap tahun. Selain itu, skala usaha yang tidak optimal pada akhirnya hanya akan menambah angka kemiskinan di Nusantara.

 

 

Ahmad Romadhoni Surya Putra
Dosen di Departemen Sosial Ekonomi Peternakan
Fakultas Peternakan UGM

Iklan

Kegagalan Menurunkan Harga Daging Sapi

Harapan Presiden Joko Widodo untuk menurunkan harga daging sapi ke Rp. 80.000,-/kg nampaknya belum menunjukkan hasil. Pernyataan presiden yang disampaikan sebelum bulan ramadhan yang lalu sebenarnya telah direspon oleh para pembantu presiden. Tercatat bahwa Kementrian terkait sudah beberapa kali melakukan operasi pasar di banyak daerah. Namun sayangnya, data yang tercatat di Kementrian Perdaganagn menunjukkkan bahwa harga daging sapi nasional masih berkisar antara 112.000 hingga 117.000 (www.ews.kemendag.go.id) sejak presiden meminta penurunan harga hingga saat ini. Dengan demikian dalam kurun waktu hampir 2 bulan ini, tidak ada kebijakan yang memberikan dampak signifikan terhadap penurunan harga daging. Dalam artian, margin untuk mencapai target pemerintah dengan harga 80 ribu masih lebar.

Melihat kondisi ini, ada tiga hal yang perlu kita kritisi dari apa yang telah dilakukan pemerintah. Pertama, kebijakan harga daging sapi yang murah ini langsung direspon dengan membuka kran impor daging sapi. Ini menjadi tanda Tanya besar mengingat Presiden Jokowi sejak awal telah mencanangkan pengetatan impor daging sapi. Kebijakan impor daging dalam jangka pendek memang diharapkan dapat menurunkan harga daging secara cepat. Namun demikian, dalam jangka panjang importase daging sapi dapat berdampak negative dengan mematikan terhadap usaha peternakan sapi potong nasional.

Kedua, kebijakan mengimpor daging beku menunjukkan kegagapan pemerintah dalam melihat perilaku konsumen. Harus dilihat bahwa konsumen daging sapi di Indonesia lebih memilih untuk mengkonsumsi daging segar yang tidak dibekukan terlebih dahulu. Mereka berasumsi bahwa daging beku adalah daging yang tidak segar. Sayangnya jumlah konsumen yang memilih untuk tidak mengkonsumsi daging beku relative banyak di Indonesia. Mereka beranggapan bahwa daging beku menjadi tidak cocok untuk diolah lebih lanjut menjadi bakso, rending, abon dll. Selain itu, mayoritas konsumen Indonesia membeli daging di pasar tradisional yang secara sarana dan prasarana tidak memungkinkan untuk menyimpan daging dalam keadaan beku. Akibatnya daging beku impor masuk ke pasar modern dan super market dimana tidak semua konsumen terbiasa mengaksesnya. Hal ini berakibat bahwa kebijakan impor daging beku secara massal dalam rangka mencapai harga daging 80 ribu, untuk konteks Indonesia, tidak tepat sasaran. Namun demikian, usaha pemerintah untuk menghimbau agar konsumen mau membeli daging sapi beku perlu kita apresiasi. Sayangnya, perubahan perilaku konsumen sangat sulit diubah dalam waktu yang sangat cepat tanpa ada hal-hal yang bersifat mendesak atau force majeur.

Ketiga, kebijakan yang diambil pemerintah menunjukkan bahwa keberpihakan terhadap pembangunan sistem produksi peternakan perlu dipertanyakan. Respon kementrian terkait terhadap perintah presiden sangat reaksioner. Para pembantu presiden hanya berpikir bahwa harga mahal karena suplai terbatas maka suplai ditambah melalui impor. Pengambil kebijakan tidak pernah berpikir bahwa keterbatasan suplai menjadi indicator  bahwa sistem produksi daging sapi nasional perlu diperbaiki. Jika kita melihat kebijakan impor yang terjadi pada saat ini saja, maka tentu tidak adil mengatakan pemerintah tidak berpihak pada peternak. Sayangnya, hampir di setiap pemerintahan pasca reformasi, harga daging sapi yang tinggi di pasaran selalu direspon dengan importase daging. Ini menyebabkan kita tidak memiliki perencanaan jangka panjang untuk menyediakan daging sapi dengan harga terjangkau. Perlu diketahu, untuk mendapatkan 150 – 200 kg daging sapi maka membutuhkan minimal 2,5 hingga 3 tahun dari lahirnya pedet (anak sapi) hingga siap sembelih. JIka kita merujuk pada rata-rata konsumsi daging sapi nasional yang mencapai 2,6 kg/kap/tahun maka dibutuhkan 4 juta ekor sapi siap potong setiap tahun. Dengan kenaikan konsumsi daging yang bisa diprediksi, maka kebutuhan indukan sapi, teknologi tepat guna, dan rancangan sistem produksi yang efisien mestinya bisa direncakan. Jika kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan pada tahun 2016, maka dengan logika linear, pemerintah mestinya sudah bisa mempersiapkan sejak 5 –  7 tahun yang lalu. Sayangnya, kita selalu terlambat untuk merencanakan dan mengimplementasikan. Pengambilan kebijakan impor daging sapi oleh pemerintah bisa jadi cerminan bahwa bangsa kita lebih suka dengan hal-hal yang bersifat instan.

 

Ahmad Romadhoni Surya Putra

27 Juni 2016

Menyediakan Daging Sapi Murah

Pada akhir abad 18, ilmuwan Inggris Robert Malthus (1766 – 1834) dalam bukunya “An Essay on the Principle of Population, as It Affects the Future Imporevement of Society with  Remarks on the Speculations” mempublikasikan teorinya yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk cenderung akan mengikuti deret ukur sedangkan pertumbuhan persediaan makanan cenderung mengkuti deret hitung. Terlepas dari banyak kritik terhadap teori itu, pada hari ini kita merasakan bahwa peresediaan bahan makanan menjadi semakin terbatas dengan semakin banyaknya populasi. Dalam konteks Indonesia yang 2/3 wilayahnya adalah lautan, keterbatasan lahan pertanian juga menjadi salah satu faktor dalam proses penyediaan makanan. Hal ini menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia yang dihadapkan pada kebutuhan pangan untuk mencukupi gizi sejumlah 240 juta lebih rakyat Indonesai. Satu bahan pangan yang selalu menjadi isu nasional adalah daging sapi. Sebagai penyedia protein hewani, naiknya harga daging sapi akhir-akhir ini bisa menjadi indikator bahwa suplai daging sapi kita sangat terbatas dibandingkan dengan permintaan konsumen.

Kenaikan harga daging hingga rata-rata Rp. 110.000,- hingga Rp. 120.000,- di pasar tradisonal membuat konsumen dan produsen pangan olahan berbasis daging berteriak. Kemudian, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar harga daging sapi bisa ditekan hingga Rp. 80.000,-. Kebijakan yang cukup rasional dari sisi konsumen namun sangat kontroversial di sisi produsen. Penelitian oleh Widiati (2016) menunjukkan bahwa harga sapi saat ini mencapai rata-rata Rp. 45.000,-/kg yang jika dikonversikan ke harga daging mencapai rata-rata Rp. 95.000,- pada saat keluar dari Rumah Potong Hewan (RPH). Artinya, harga daging saat ini masih cukup layak dari sisi produsen. Hal ini yang membuat kebijakan Presiden menjadi kontroversial dari sisi produsen dan pedagang daging. Lalu sebenarnya bagaimana mekanisme pembetukan harga daging sapi? Sebenarnya, mekanisme pembentukan harga daging sapi adalah mekanisme pasar sederhana yaitu terbentuk dari relasi antara penawaran dan permintaan. Sayangnya masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang apa yang terjadi pada sisi suplai yang mencerminkan proses produksi daging sapi.

 

Peternakan Terintegrasi

Secara umum, budidaya sapi potong sebagai penghasil daging dilakukan dengan cara mengintegrasikannya pada budidaya pertanian. Hal ini telah dipraktekkan oleh petani kita secara turun temurun. Di Indonesia, mayoritas budidaya sapi potong juga tidak bisa lepas dengan budidaya pertanian khususnya padi bahkan telah dipraktekkan sejak awal abad 19 (Tanner, 2001). Budidaya ini biasa dikenal dengan mixed farming atau peternakan terintegrasi. Ide awalnya adalah untuk mensiasati keterbatasan kepemilikan lahan petani. Budidaya terintegrasi tersebut menjadi praktek umum karena pada saat itu telah ada pemahaman bahwa hewan ternak menjadi pendukung bagi budidaya tanaman pangan. Praktek peternakan terintegrasi inilah yang kemudian diwariskan turun-temurun. Sementara itu, di kalangan para ahli, model budidaya ini diyakini menjadi salah satu solusi terhadap percepatan pertumbuhan penduduk dan penyempitan lahan pertanian.

Selanjutnya, di dalam data sensus pertanian yang dipublikasikan oleh BPS, pada tahun 2013 terdapat 12 juta rumah tangga peternak dengan 12 juta ekor jumlah populasi sapi sapi potong di Indonesai. Jika kemudian dihitung rata-rata kepemilikan ternak maka muncul rasio 1 -2 ekor per rumah tangga petani (BPS, 2013). Jika disandingkan dengan 0.34 Ha rata-rata kepemilikan lahan maka data ini mengkonfirmasi bahwa model budidaya sapi potong secara terintegrasi dengan tanaman pangan masih menjadi tulang punggung produksi daging nasional. Sementara itu, dengan skala kepemilikan yang kecil, para peternak terpaksa harus memaksimalkan pendapatan mereka dengan cara mengoptimalisasikan keterbatasan sumber daya yang mereka miliki. Lahan sempit yang mereka miliki harus ditanami tanaman pangan, rumput atau bahkan komoditas-komoditas lain. Dalam pemeliharaan sapi, kondisi ini memunculkan inefisiensi karena peternak pada akhirnya harus mengeluarkan biaya pakan tambahan untuk menjamin ketersediaan pakan. Dengan biaya pakan yang mencapai 70-80 % dari total biaya pemeliharaan maka beban inefisiensi produksi pada akhirnya harus ditanggung oleh petani.

 

Model Pemasaran

Pendekatan terintegrasi yang selama ini dipraktekkan oleh mayoritas petani di Indonesia termasuk dalam aplikasi budidaya peternakan dengan pendekatan farming system. FAO pada tahun 1995 mencoba mengkompilasi berbagai macam model budidaya pertanian dan peternakan yang berbasiskan pada keterbatasan kepemilikan lahan.  Dengan keterbatasa peternak, pada akhirnya mereka harus berkolaborasi dengan elemen lain (exogenous human element, FAO 1995) untuk mengakses konsumen. Di Indonesia, para peternak sapi potong harus berhubungan pedangan perantara (blantik, jawa) untuk mengakses pasar hewan. Meskipun kita sering melihat bahwa banyak ternak dijual di pasar hewan namun faktanya para peternak memiliki akses yang terbatas untuk membawa ternaknya sendiri ke pasar hewan. Di dalam sudut pandang farming system, relasi ini sangat dimungkinkan karena memang tidak ada pilihan lain bagi peternak.

Selain keterbatasan modal untuk membawa hewan ternaknya ke pasar, peran blantik juga sangat (terlalu) besar untuk menentukan laku atau tidaknya seekor hewan ternak di pasar hewan. Selanjutnya bisa dibayangkan bahwa daging-daging sapi yang ada di pasaran dipasok oleh petani-petani dengan skala usaha yang kecil yang harus melewati rantai pemasaran yang cukup panjang untuk mencapai meja makan para konsumen. Dalam kajian dari Kementrian Pertanian yang disampaikan oleh Mentri Pertanian, daging sapi membutuhkan rata-rata 9 titik di saluran pemasaran untuk mencapai konsumen. Jika misalnya pada setiap titik mendapatkan margin atau selisih 10% dari harga sebelumnya, maka bisa diprediksi bahwa harga ditingkat konsumen bisa mencapai hampir 140% dari harga di tingkat petani.

 

Inefisiensi Ganda

Pada konteks Indonesia, harga daging yang mahal di tingkat konsumen menjadi indikator dari 2 inefisiensi yaitu pada saluran pemasaran dan pada proses budidaya. Jika melihat rata-rata konsumsi daging sapi per tahun yang mencapai 2.6 kg/kapita atau hampir 700.000 ton atau setara dengan 4 juta ekor per tahun, tanpa adanya terobosan kebijakan dari pemerintah, maka problema mengenai harga daging mahal, keterbatasan stok, isu impor daging dll. akan selalu berulang. Sebagai catatan, kebutuhan daging nasional saat ini harus dipenuhi dengan menyediakan sekitar 4 juta ekor sapi potong siap sembelih dalam setahun. Model pendekatan peternakan terintegrasi dengan skala usaha seperti saat ini bukanlah solusi yang bijak untuk menghadapi tantangan masa depan. Perlu ada batasan minimal skala usaha dari Pemerintah agar peternak bisa mengadopsi nilai-nilai efisiensi usaha peternakan. Negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia sangat berhasil dengan menerapkan nilai-nilai efisiensi tersebut.

Selanjutnya, pemerintah juga harus melakukan terobosan dalam mengefisienkan rantai pemasaran. Efisiensi di dalam rantai pemasaran pada dasarnya merujuk pada efektiftas penyaluran barang dan jasa hingga ke tingkat konsumen (Kotler, 2009). Artinya, panjang pendeknya rantai pemasaran tidak selalu berkorelasi dengan inefisiensi. Inefisiensi justru muncul ketika antara titik-titik di rantai pemasaran justru saling berkompetisi tidak sehat dan menciptakan ketergantungan pasokan daging pada level selanjutnya. Nampaknya, praktek semacam kartel tersebut banyak terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah dapat menjadi penyeimbang di pasar dengan peran-peran BUMN di pasaran daging sapi untuk mengatasi praktek-praktek tidak fair di saluran pemasaran. Selain memunculkan inefisiensi di saluran pemasaran, praktek tersebut juga berpotensi menaikkan harga akhir di tingkat konsumen. Oleh karena itu, peran PT Berdikari dan PT BULOG cukup strategis dalam mengatasi inefisensi ganda di dalam budidaya sapi potong dan saluran pemasaran daging.

 

Ahmad Romadhoni Surya Putra,
Dosen Departemen Sosial Ekonomi Peternakan, Fakultas Peternakan UGM

Dimuat di KORAN TEMPO 18 Juli 2016

Menyoal Peraturan Menteri Perdagangan No. 63/2016

Kementrian Perdagangan Republik Indonesia pada akhirnya menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 63 Tahun 2016 yang mengatur harga pembelian di tingkat petani maupun konsumen untuk beberapa bahan pokok. Komoditas bahan pokok yang diatur dalam peraturan tersebut adalah beras, jagung, kedelai, gula, bawang merah, cabai, dan daging sapi. Keluarnya peraturan ini perlu kita apresiasi karena telah menunjukkan kehadiran negara di semua aspek kehidupan masyarakat khususnya di pasar komoditas bahan pokok. Ini tentu menjadi bukti dari apa yang telah berkali-kali diucapkan oleh Presiden Joko Widodo.

Secara teoritis, pengaturan harga komoditas pangan pokok oleh pemerintah sebagai regulator dimaksudkan agar tidak terjadi anjloknya harga saat jumlah komoditas melimpah di pasaran dan, sebaliknya, agar tidak terjadi kenaikan harga saat produksi terbatas atau rendah. Selain itu, kontrol harga ini juga dimaksudkan untuk memperlambat laju inflasi dan lebih dari itu, untuk menjamin agar petani dan peternak sebagai produsen mendapatkan keuntungan yang wajar. Dengan demikian intervensi pemerintah dalam mengatur harga acuan pembelian di tingkat petani dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen merupakan bentuk kehadiran pemerintah di pasar komoditas bahan pangan pokok.

Kontrol terhadap harga komoditas pokok sebenarnya bukan hal yang baru di Indonesia. Harga eceran tertinggi beberapa komoditas tersebut seperti beras dan kedelai, misalnya, telah berulang kali ditetapkan oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan biaya produksi yang wajar, ditribusi dan tentunya keuntungan bagi petani. Namun yang menarik adalah, pada PERMENDAG No 63/2016 ini, pemerintah menetapkan harga acuan penjualan di tingkat konsumen akhir dan konsumen industri pengguna. Seperti misalnya jagung dan kedelai, pemerintah menetapkan harga acuan penjualan konsumen tersebut untuk industri pakan. Hal ini semestinya memberikan keuntungan bagi para peternak tentang adanya kepastian harga pakan yang menjadi tanggungan bagi 70% dari total biaya produksi.

Hal yang menarik lainnya adalah peraturan menteri perdagangan kali ini juga mengatur harga acuan penjualan daging sapi di tingkat konsumen. Harga yang ditetapkan sangat bervariasi dari Rp. 50.000,- hingga Rp. 105.000,- tergantung pada bagian-bagian dari daging. Misalnya untuk tetelan, pemerintah menetapkan Rp. 50.000,- per kilogram sedangkan harga untuk sandung lamur ditetapkan Rp. 80.000,-. Kontrol terhadap harga daging sapi menjadi cukup menarik setelah sekian bulan diwarnai dengan polemik kenaikan harga sapi yang cukup tinggi hingga mencapi Rp. 120.000/kg.

Lalu bagaimana dampak  bagi peternak atas keluarnya peraturan ini? Pada kasus daging sapi, ketiadaan kontrol harga pada tingkat peternak mengindikasikan bahwa harga di tingkat peternak dilepas sesuai dengan harga pasar dimana relasi antara penawaran dan permintaan menjadi penentunya. Namun demikian, nampaknya tantangan berikutnya adalah bagaimana sinergi antara kementrian perdagangan yang mengelola hilir dan kementrian pertanian yang bertanggung jawab pada sektor hulu dapat berjalan dengan baik. Sehingga, ketika harga di tingkat konsumen telah diatur oleh Kementrian Perdagangan, maka Kementrian Pertanian harus membuat kebijakan yang dapat memastikan bahwa peternak di sektor budidaya juga bisa mendapatkan keuntungan dari penetapan harga ini. Tanpa adanya sinergi ini, pemerintah terkesan mengabaikan produsen dalam hal ini peternak.

Salah satu kebijakan yang bisa diambil adalah bagaimana pemerintah mampu mendorong efisiensi usaha sapi potong di tingkat peternak. Permasalahan inefisiensi usaha peternak sapi potong selalu menjadi permasalahan laten yang menyebabkan harga daging menjadi mahal. Efisiensi usaha salah satunya dapat didorong dengan penambahan skala usaha menjadi skala usaha optimal. Permasalahan skala usaha nampaknya merupakan permasalahan menahun yang tidak pernah terurai. Padahal penambahan skala usaha selain untuk efisiensi juga dapat menjadi daya dorong untuk peningkat populasi ternak sapi nasional. Sayangnya skala usaha sapi potong yang cenderung menurun dari 3,5 ekor (Sensus Pertanian 1993) ke 2,4 ekor (Sensus Pertanian 2013) per rumah tangga peternak sapi potong. Akibatnya, pemerintah selalu kedodoran dalam mengantisipasi pertumbuhan konsumsi daging sapi yang selalu meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Jika hal ini dibiarkan maka permintaan daging sapi domestik tidak akan mampu dipenuhi oleh produksi lokal. Oleh karena itu, tanpa adanya terobosan kebijakan tentang efisiensi budidaya, maka dapat dipastikan aturan harga acuan di tingkat konsumen ini hanya akan kembali menguntungkan para importir daging dan sapi bakalan.

 

Ahmad Romadhoni Surya Putra
Dosen di Departemen Sosial Ekonomi Peternakan
Fakultas Peternakan UGM

17 September 2016

Menegaskan Kembali Posisi Negara Terhadap Usaha Penyediaan Pangan

Narasi besar yang dibangun oleh negara dalam hal ini pemerintah Presiden Joko Widodo terhadap sektor pertanian adalah didasarkan pada data yang menujukkan penurunan jumlah petani pengguna lahan yang menurun dibandingkan dengan hasil sensus pertanian 2003. Jumlah petani yang mencapai 31 juta juta pada tahun 2003 ternyata hanya tersisa 26 juta pada tahun 2013. Penurunan hingga sekitar 17% tersebut sungguh mengkhawatirkan karena ini berarti telah terjadi perpindahan mata pencaharian utama dari sektor pertanian ke sektor yang lain. Dengan kata lain sektor pertanian dianggap tidak lagi memberikan keuntungan bagi petani.

Penurunan jumlah petani ini ini dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya adalah perubahan fungsi lahan sehingga petani banyak bergeser ke mata pencaharian lain. Usaha penyediaan pangan di Indonesia juga harus berhadapan dengan tingkat resiko kegagalan tinggi akibat perubahan iklim, kerusakan lingkungan, berkurangnya kesuburan tanah akibat penggunaan pupuk kimia berlebihan, hingga fluktuasi harga komoditas di pasar yang tidak bisa terkontrol. Akibatnya, profesi ini tidak cukup menarik untuk anak muda. Dengan tuntutan kehidupan yang semakin sulit, generasi muda lebih memilih untuk mencari profesi yang dapat menghidupi dirinya dengan resiko yang minimal.

Penurunan jumlah petani sebenarnya sangat wajar di dalam tahapan kemajuan sebuah negara. Negara-negara maju di Eropa juga memiliki pengalaman yang sama dalam hal penurunan jumlah petani. Pada periode tahun 1960-an hingga 2010-an, terjadi penurununan jumlah petani sebesar 20% – 30% di Denmark, Swedia, dan Amerika Serikat. Bahkan di Uni Eropa secara keseluruhan, pada periode 1990 – 2010 terjadi penurunan jumlah petani hingga 40%. Pada periode yang sama, negara berkembang seperti India, Mesir dan Filipina, misalnya, terjadi penambahan jumlah petani hingga mencapai 50% – 150%. Ini menjadi sinyal bahwa semakin kaya dan maju sebuah negara maka semakin sedikit jumlah petaninya.

Namun demikian, proses penurunan jumlah petani di negara-negara tersebut selalu diiringi dengan efisiensi budidaya melalui penggunaan teknologi dan peningkatan skala usaha budidaya. Secara sederhana dapat digambarkan bahwa penurunan jumlah petani diikuti dengan peningkatan rasio terhadap kepemilikan lahan atau jumlah unit ternak yang dipelihara. Di Eropa pada periode waktu tahun 1950 hingga 2000-an, kepemilikan lahan meningkat mencapai  lebih dari dua kali lipat dari 10 Ha hingga 22 Ha per petani. Ini menunjukkan bahwa penurunan 40% jumlah petani ternyata diikuti dengan peningkatan skala usahanya hingga lebih dari 100%. Sementara itu, negara-negara di Asia mengalami trend penurunan rasio kepemilikan lahan dari sekitar 5 Ha menjadi kurang lebih 1 Ha dari tahun 1950 hingga 2000. Di sektor peternakan, kenaikan rasio kepemilikan ternak juga sebanding dengan peningkatan rasio kepemilikan lahan. Kepemilikan sapi di Eropa meningkat hingga rata-rata 5 kali lipat dari periode 1960 hingga 2010. Bahkan, peningkatan rasio kepemilikan ternak menjadi indikator penting pertumbuhan ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan korelasi positif antara kenaikan rasio kepemilikan ternak dan kenaikan pendapatan per kapita (GDP) di Eropa dan Amerika Utara.

Di Indonesia, sejak tahun 1950 hingga periode sensus pertanian 2013, trend jumlah petani sebenarnya meningkat seiring dengan trend pertumbuhan penduduk. Ini sejalan dengan pengalaman banyak negara berkembang di dunia. Bahkan, pada periode 2003 hingga 2013 Indonesia semestinya cukup berbangga karena terjadi trend penurunan jumlah petani seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Sayangnya penurunan jumlah petani tersebut tidak diikuti dengan peningkata skala usaha. Pada sektor pertanian, rata-rata kepemilikan lahan petani yang sebelum mencapai 0.9 Ha di tahun 1982 ternyata turun menjadi 0.3 Ha (di pulau Jawa) pada tahun 2013. Artinya rasio jumlah petani terhadap skala unit budidaya menurun. Ini artinya jumlah petani gurem bertambah. Di sektor peternakan, rasio kepemilikan sapi potong juga mengalami penurunan yang cukup tajam. Pada tahun 1995, rasio kpemilikan sapi potong nasional masih mencapai 3,5 ekor per rumah tangga peternak namun pada tahun 2013 telah menjadi 2,5 ekor per rumah tangga peternak. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan pertanian Indonesia tidak pernah serius menyentuh pada level efisiensi budidaya. Kebijakan pemerintah belum mampu menjadi daya dorong untuk meningkatkan rasio kepemilikan ternak yang mencerminkan skala usaha ekonomis. Skala usaha yang tidak optimal pada akhirnya hanya akan menambah angka kemiskinan di Nusantara.

Di sektor pasar komoditas, untuk mengontrol fluktuasi harga, Kementrian Perdagangan Republik Indonesia pada akhirnya menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 63 Tahun 2016 yang mengatur harga pembelian di tingkat petani maupun konsumen untuk beberapa bahan pokok. Komoditas bahan pokok yang diatur dalam peraturan tersebut adalah beras, jagung, kedelai, gula, bawang merah, cabai, dan daging sapi. Keluarnya peraturan ini tentu saja patut diapresiasi karena telah menunjukkan kehadiran negara di semua aspek kehidupan masyarakat khususnya di pasar komoditas bahan pokok. Ini tentu menjadi bukti dari apa yang telah berkali-kali diucapkan oleh Presiden Joko Widodo.

Secara teoritis, pengaturan harga komoditas pangan pokok oleh pemerintah sebagai regulator dimaksudkan agar tidak terjadi anjloknya harga saat jumlah komoditas melimpah di pasaran dan, sebaliknya, agar tidak terjadi kenaikan harga saat produksi terbatas atau rendah. Permasalahannya adalah sejauh mana kontrol harga ini mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap petani. Apakah harga tersebut sudah mempertimbangkan biaya produksi di sektor budidaya, ataukah hanya mempertimbangkan daya beli konsumen? Ini penting karena jangan sampai kontrol terhadap harga komoditas hanya dimaksudkan untuk memperlambat laju inflasi tanpa ada jaminan agar petani mendapatkan keuntungan yang wajar. Jika kontrol harga ini justru menekan keuntungan petani maka, sekali lagi, keberpihakan pemerintah terhadap pembangunan di sektor pangan nasional perlu dipertanyakan.

 

Ahmad Romadhoni Surya Putra
Dosen Departemen Sosial Ekonomi Peternakan, Fakultas Peternakan UGM

27 Desember 2016

Impor Daging dan Dilemma Perilaku Konsumen

Harapan Presiden Joko Widodo untuk menurunkan harga daging sapi ke level Rp. 80.000,-/kg nampaknya belum menunjukkan hasil. Meskipun sudah beberapa kali melakukan operasi pasar di banyak daerah, data fluktuasi harga yang tercatat di Kementrian Perdagangan menunjukkkan bahwa harga daging sapi nasional masih berkisar antara 112.000 hingga 117.000 (www.ews.kemendag.go.id). Dengan demikian dalam kurun waktu hampir 2 bulan ini, langkah-langkah yang diambil belum memberikan dampak signifikan terhadap penurunan harga daging.

 Langkah-langkah yang diambil Pemerintah

Ada dua langkah kebijakan jangka pendek yang perlu kita telisik lebih lanjut. Pertama adalah kebijakan mengimpor daging sapi. Kekhawatiran para analis tentang terbukanya impor daging akhirnya menjadi kenyataan. Harga yang dipatok oleh presiden menjadi alasan rasional untuk membuka kembali kran impor daging sapi besar-besaran. Ini menjadi tanda tanya besar mengingat Presiden Jokowi sejak awal telah mencanangkan pengetatan impor daging sapi. Kebijakan impor daging dalam jangka pendek memang diharapkan dapat menurunkan harga daging secara cepat. Namun demikian, dalam jangka panjang importase daging sapi dapat berdampak negatif terhadap usaha peternakan sapi potong nasional.

Akan tetapi, fakta menunjukkan bahwa kebijakan impor daging juga tidak serta merta menurukan harga daging di pasaran. Hal ini dikarenakan pemerintah memilih untuk mengimpor daging beku untuk disalurkan ke pasar modern maupun pasar tradisional. Impor daging beku sebenarnya bukan hal baru bagi Indonesia. Namun selama ini importase daging beku lebih diarahkan ke pasar modern, hotel, dan restoran, bukan ke pasar tradisional. Impor daging sapi beku untuk disalurkan ke pasar tradisional sebenarnya menunjukkan menunjukkan kegagapan pemerintah dalam mengamati perilaku konsumen dan infrastruktur pasar daging sapi. Konsumen daging sapi di Indonesia secara umum lebih memilih untuk mengakses pasar tradisional. Dengan segala keterbatasan infrastruktur, sangat tidak mungkin pasar tradisional menyediakan daging beku. Meski lebih higienis, keterbatasan permodalan memembuat pedagang daging sapi di pasar tradisional tidak mampu meyediakan alat pendingin dengan kapasitas yang besar. Dengan terbangunnya asumsi bahwa daging beku adalah daging yang tidak segar, konsumen cenderung mengkonsumsi daging yang tidak dibekukan dan banyak tersedia di pasaran. Data BPS menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi daging sapi mencapai 2,6 kg/kapita/tahun. Jika merujuk pada data konsumsi dari Dirjen Peternakan, maka hampir semua konsumsi daging sapi adalah berupa daging segar (fresh meat).

Sementara itu, konsumen daging segar banyak yang merupakan produsen makanan olahan. Para produsen tersebut beranggapan bahwa daging beku tidak cocok untuk diolah lebih lanjut menjadi bakso, rending, abon dll. Dengan demikian impor daging sapi beku bisa jadi adalah kebijakan yang tidak pas untuk menurunkan harga daging secara cepat. Meskipun demikian, usaha pemerintah untuk menghimbau agar konsumen mau membeli daging sapi beku perlu kita apresiasi. Sayangnya, perilaku konsumen sangat sulit diubah dalam waktu yang sangat cepat tanpa ada hal-hal yang bersifat mendesak atau force majeur.

Langkah kedua adalah kebijakan mengimpor daging kerbau dari India. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang out of the box dari pemerintah. Sepanjang sejarah republik ini berdiri, Indonesia belum pernah mengimpor daging kerbau. Namun demikian, kebijakan ini justru memperkuat dugaan bahwa pemerintah sebenarnya gagal untuk melihat dan mengamati tren perilaku konsumen daging. Konsumsi daging kerbau sebenarnya bukan hal yang asing bagi masyarakat Indonesia. Data BPS menunjukkan bahwa konsumsi daging kerbau mencapai lebih dari 30 ton per tahun sejak tahun 2010 (www.bps.go.id). Namun demikian, konsumsi daging kerbau per kapita penduduk sangat rendah dan tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Tercatat bahwa konsumsi daging kerbau banyak berada di Sumatra, Jawa Barat, Jawa Timur, NTB dan Sulawesi Selatan. Ini menunjukkan bahwa daging kerbau sebenarnya tidak bisa menjadi substitusi untuk daging sapi. Jika demikian maka, kebijakan impor daging kerbau sebagai cara untuk menurunkan harga daging sapi perlu dipertanyakan. Lagi-lagi hal tersebut bertolak belakang dengan perilaku konsumen daging di Indonesia.

 

Keberpihakan pada sistem produksi peternakan

Kedua langkah kebijakan instan yang diambil pemerintah menunjukkan bahwa belum ada keberpihakan pemerintah terhadap pembangunan sistem produksi peternakan. Pengambil kebijakan tidak (mau) pernah berpikir bahwa keterbatasan suplai daging sapi menjadi indikator  bahwa sistem produksi daging sapi nasional perlu diperbaiki. Jika kita melihat kebijakan impor menjadi solusi terhadap naiknya harga daging maka hampir dipastikan bahwa permasalahan ketersediaan daging sapi di pasaran akan selalu berulang setiap tahun. Ini terbukti bahwa setiap pemerintahan pasca reformasi selalu merespon harga daging sapi yang tinggi di pasaran dengan importase daging. Akibatnya, kita tidak memiliki perencanaan jangka panjang untuk menyediakan daging sapi dengan harga terjangkau. Perlu diketahu, untuk mendapatkan 150 hingga 200 kg daging sapi maka membutuhkan minimal 2,5 hingga 3 tahun dari lahirnya pedet (anak sapi) hingga siap sembelih. Jika kita merujuk pada rata-rata konsumsi daging sapi nasional yang mencapai 2,6 kg/kapita/tahun maka dibutuhkan 4 juta ekor sapi siap potong setiap tahun.

Oleh karena itu, dengan kenaikan konsumsi daging yang bisa diprediksi, maka kebutuhan indukan sapi, teknologi tepat guna, dan rancangan sistem produksi yang efisien mestinya bisa direncakan. Jika kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan pada tahun 2016, maka dengan logika linear, pemerintah mestinya sudah bisa mempersiapkan sejak 5 –  7 tahun yang lalu. Sayangnya, kita selalu terlambat (tidak mau) untuk merencanakan dan mengimplementasikan dengan baik. Kebijakan impor daging sapi yang menahun oleh pemerintah menjadi cerminan bahwa bangsa kita lebih suka dengan hal-hal yang bersifat instan.

 

Ahmad Romadhoni Surya Putra,
Dosen Departemen Sosial Ekonomi Peternakan, Fakultas Peternakan UGM

Nasib Pertanian Nasional Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN

Dewasa ini mulai gencar terdengar adanya program Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). MEA atau yang akrab disebut Asean Economic Community (AEC). Seperti telah diketahui bahwa AEC merupakan hasil dari kesepakatan kesepuluh anggota negara ASEAN dalam rangka The ASEAN Anual Summit Meeting di Singapura pada tahun 2007 lalu oleh para pimpinan negara. AEC merupakan implementasi yang menyepakati adanya pembangunan integrasi ekonomi di kawasan ASEAN. Hal ini bertujuan untuk mempermudah arus barang maupun jasa antar negara ASEAN yang merupakan pasar tunggal di ASEAN. Terdapat lima hal yang menjadi fokus utama antara lain barang, jasa, aliran investasi, perpindahan barang modal dan tenaga kerja terampil yang secara bebas dalam siklus aliran pasar tunggal AEC.

Keberadaan komunitas masyarakat ekonomi ASEAN, merupakan salah satu peluang dan juga tantangan ke depan bagi masyarakat Indonesia. Hal ini menjadi salah satu pemicu agar masyarakat nasional berusaha untuk mampu bersaing dalam jendela yang sesungguhnya. Berbagai sektor yang menjadi penopang kehidupan perekonomian nasional kini dipertarukan keberlangsungannya. Salah satu bidang yang menjadi fokus utama berbagai negara saat ini adalah air, pangan dan energi. Perlu aksi dan langkah nyata untuk memecahkan masalah terkait kebutuhan bahan pokok tersebut dengan pemanfaatan dan pengolahan yang bijak.

Sektor yang menjadi perhatian serius untuk dikaji antara lain bidang pangan. Sektor agro yang syarat menjadi hajat hidup orang banyak, terutama kebutuhan pokok yakni makanan. Beras, daging , kedelai, jagung dan gandum yang notabene masih impor dari negara luar kini menjadi permasalahan yang serius untuk dipecahkan. Berdasar hasil kesepakatan dalam The ASEAN Annual Summit Meeting untuk program AEC ini, sektor pertanian akan dikelola dan dipimpin oleh negara Myanmar. Hal ini tentulah menjadi cambukan yang keras bagi para penggiat sektor agro. Pasalnya Indonesia yang memiliki lahan cukup luas dengan dua pertiganya merupakan perairan yang tentunya termasuk dalam kelautan dan perikanan seharusnya bisa mengendalikan sektor tersebut secara maksimal. Indonesia dalam hal AEC ini terlibat untuk menggarap sektor industri otomotif dan produk turunan kayu. Fokus perhatian yang perlu dipecahkan utama merupakan sektor pertanian yang mencakup peternakan, kehutanan dan perikanan.

Dukungan pemerintah untuk dana yang dikucurkan sebagai alat pengembangan sektor industri di bidang agro industri hanya memperoleh rataan total 0,8% dari total dana APBN sebesar 2000 trilyun rupiah. Padahal sektro agroindustri perlu mendapat perhatian serius. Bidang pertanian (termasuk peternakan) dengan lahan Indonesia yang luas seharusnya dapat dimanfaatkan dengan maksimal menjadi suatu sistem integrasi yang berkesinambungan antara bidang satu dengan lainnya. Salah satu contoh yang mulai berkembang di lapangan yakni sistem integrasi tanaman hutan dan ternak. Sebenarnya hal ini memberikan keuntungan dan pemanfaatan lahan dengan optimal. Pemerintah dalam pengembangan sektor agroidustri , kini memulai bekerja sama dengan berbagai pihak terkait yakni peran perguruan tinggi, pihak swasta dan masyarakat dengan sektor pertanian yang cukup hingga tercipta sistem integrasi yang berkesinambungan.

Berkaitan dengan hal tersebut Indonesia mengolah industri tekstil perkayuan dan bidang otomotif. Tentulah dengan hal ini, akan cukup memberikan pengaruh yang cukup besar dalam proses pertumbuhan dan perkembangan sektor agro. Subsektor bidang agro termasuk pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan. Dalam hal ini Indonesia sedang mengalami dilema yang cukup besar, beberapa faktor yang berpengaruh besar diantaranya adalah sumber daya manusia. Masa depan pangan nasional dalam hal ini dipertaruhkan. Sektor non-agro seperti halnya otomotif dan perkayuan perlu dukungan sumber daya yang kompeten di bidangnya untuk menyokong keberlangsungannya dalam pasar ASEAN, yang notabene sektor industri kini dibanjiri berbagai produk murah dari Cina.

Dalam hal ini terdapat 12 Priority Integration Sectors yang menjadi fokus utama pada ASEAN Community kali ini, yang terdiri atas 7 sektor barang dan 5 sektor jasa yakni produk-produk pertanian, otomotif, elektronik, perikanan, berbagai produk turunan karet, tekstil dan pakaian, berbagai produk turunan kayu,, transportasi udara, e-ASEAN (ITC), kesehatan, pariwisata dan jasa logistik. Ditemui beberapa waktu lalu oleh tim BPPM Gallusia, Subedjo yang merupakan dosen dari Fakultas Pertanian UGM menyampaikan bahwa, “hal yang sungguh sangat disayangkan bahwa potensi sektor nasional yang paling tinggi yakni sektor agro tidak termanfaatkan dengan baik, dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia. “ tuturnya.

Fakta di lapangan terlihat bahwa penggarapan sektor agro seperti pertanian dan peternakan masih minim dengan kepemilikan lahan dan ternak yang rendah juga dikelola dalam jumlah yang terbatas pula. Selain itu, hal yang dapat menjadi solusi adalah bagaimana langkah kedepan agar terdapat konsep paralel dimana meningkatkan produksi. Langkah ini dapat diawali dengan penggarapan secara serius sektor agro dari hulu hingga hilir. Produksi yang ditingkatkan dan sektor pengolahan juga dikembangkan dalam hal pengelolaan pasca panen. hal ini memungkinkan untuk meningkatkan nilai tambah bagi produk tersebut.

Diversifikasi usaha perlu ditingkatkan untuk meningkatkan produksi. Destrukturisasi juga harus dikembangkan diantaranya ada bagian pengolahan dan juga bagian budidaya, sehingga dengan cara tersebut akan saling menyokong antara satu bidang dengan bidang lainnya. Sebagai contoh pada subsektor peternakan harus ada pihak penggarap di lahan secara langsung dan di pihak lain harus ada pihak pengolahan pasca panen yang mampu memberi inovasi baru. Hal ini dapat memberikan dampak positif dengan untuk membuka kesempatan kerja lebih banyak. Prioritas utama saat ini adalah untuk pengembangan skala usaha didukung dengan upaya pelatihan secara intensif bagi para penggarap dan adanya dukungan permodalan untuk menunjang keberlangsungan usaha.

Potensi wilayah untuk keberhasilan sektor agro sebenarnya memiliki peluang yang cukup besar. Posisi Indonesia sebenarnya cukup terhimpit dalam kondisi pasar bebas ASEAN, pasalnya banyak negara lain yang memiliki posisi yang efisien dalam memenangkan pasar. Tuntutan pemenuhan kebutuhan rumah tangga berakibat pada permintaan yang lebih tinggi yang tidak dapat terpenuhi. Dampak terbesar adalah dengan dibukanya keran impor sebagai solusi instant yang sebenarnya menggerogoti perlahan upaya sendiri.

“Solusi yang diharapkan adalah penggunaan efektivitas lahan, antara penggarap dan pengolah seimbang, penguatan koperasi sektor agro untuk memperkuat sistem kelembagaan. Sifat kompetitif perlu ditumbuhkan agar semangat bersaing menjadi lebih baik tertanam dengan kuat. Sumber daya manusia yang mendukung dengan kompetensi kemampuan masing-masing. Adanya variasi olahan by-product sektor agro untuk meningkatkan kapasitas produksi. Beberapa hal kini jika ditekuni dengan baik, maka bukan tidak mungkin Indonesia mampu bersaing d pasar ASEAN 2016. Upaya bersama perlu ditingkatkan antara pemerintah, masyrakat dan akdemisi untuk turut serta berupaya menjadi kompetitor tangguh negara tetangga” tutut Subedjo. (Iqri/Galusia Edisi XXX)